Komisi VII DPR RI Menggelar rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Rabu (20/4/2016). Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu ini membahas perkembangan kegiatan rekalamasi Pantura Jakarta, serta dampak lingkungan kegiatan reklamasi.

Dalam raker ini membuahkan lima kesimpulan yang dibacakan oleh Gus Irawan; Pertama, Komisi VII DPR meminta Menteri LHK RI untuk mengambil langkah-langkah dan memastikan moratorium seluruh kegiatan reklamasi dan konstruksi di Pantai Utara Jakarta ditaati dan dijalankan.

Kedua, Komisi VII meminta Menteri LHK, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Provinsi Banten melakukan pengawasan secara ketat terkait proses reklamasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang lingkungan hidup, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. 

Ketiga, Komisi VII DPR mendukung Menteri LHK serta kementerian dan institusi lain yang terkait, untuk melakukan kajian secara komprehensif terhadap seluruh dokumen perencanaan kegiatan reklamasi Pantai Utara Jakarta untuk kepentingan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Empat, Komisi VII akan meminta kepada Pimpinan DPR RI untuk mengagendakan rapat kerja gabungan dengan Komisi III, Komisi IV, dan Komisi VII DPR RI untuk membahas reklamasi Pantai Utara Jakarta. 

Lima, Komisi VII DPR meminta Menteri LHK untuk memberikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi VII DPR agar disampaikan paling lambat tanggal 28 April 2016. 

Dan selanjutnya kesimpulan raker tertulis ini ditandatangani oleh Menteri LHK RI, Siti Nurbaya Bakar, dan Ketua Rapat dari Komisi VII Gus Irawan.

Dalam raker ini semestinya dihadiri oleh dua Gubernur, DKI Jakarta dan Jawa Barat, namun tenyata keduanya berhalangan hadir dan mengirimkan perwakilannya. Para Anggota Dewan Komisi VII di awal rapat sempat mempermasalahkan ketidakhadiran dua gubernur tersebut, namun untuk menghormati Kehadiran Menteri LHK akhirnya rapat dilanjutkan. (eko) /foto:jaka/iw.